Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rencana Pembangunan RSUD Balikpapan Timur Telan Biaya Rp230 Miliar

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balikpapan Timur diproyeksi menelan anggaran Rp230 miliar pada tahun ini.
Ilustrasi. Ruang rawat inap di RS Abdi Waluyo
Ilustrasi. Ruang rawat inap di RS Abdi Waluyo

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan pelaksanaan tender pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balikpapan Timur dengan nilai anggaran Rp230 miliar pada tahun ini. 

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan pembangunan sempat tertunda selama setahun akibat prioritas penyelesaian RSUD Kampung Baru di Balikpapan Barat.

"Insyaallah tahun ini bisa kita laksanakan lelangnya. Ini sebenarnya sudah tertunda dari tahun kemarin. Tetapi, karena kita fokus di RSUD Kampung Baru, tahun ini kita harapkan bisa jalan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/8/2025).

Dia menambahkan, pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap atau multiyears. Rahmad optimistis konstruksi fisik dapat dimulai pada 2026. 

"Karena anggarannya besar, kita laksanakan secara bertahap. Mudah-mudahan pembangunan fisik bisa dimulai 2026, bahkan kalau bisa lebih cepat lebih baik," katanya.

Sebagaimana diketahui, proyek ini merupakan respons terhadap ketimpangan akses layanan kesehatan di wilayah timur kota. 

Selama ini, warga terpaksa menempuh perjalanan 30-45 menit menuju RSUD Gunung Malang atau rumah sakit swasta di pusat kota untuk mendapatkan pelayanan medis tingkat rumah sakit. 

Sehingga, kehadiran RSUD baru diharapkan mampu memangkas waktu tempuh sekaligus meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan.

Lebih jauh, Rahmad mengungkapkan pihaknya turut mempersiapkan program perluasan RSUD Balikpapan di Gunung Malang melalui pembebasan lahan di area depan rumah sakit. 

"Kita sudah membahas tahap awal pembebasan lahan di depan RSUD Gunung Malang. Tujuannya agar fasilitas kesehatan kita semakin lengkap," ungkapnya. 

Dari sisi administratif, tidak terdapat kendala signifikan dalam persiapan pembangunan. Lahan yang akan digunakan merupakan aset Pemkot sehingga tidak memerlukan proses pembebasan yang kompleks. 

"Secara prosedural sudah lengkap, mulai dari penganggaran, administrasi, dan lahannya pun tanah Pemkot. Jadi sejauh ini tidak ada hambatan. Tinggal kita kawal bersama supaya tidak muncul masalah," pungkasnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro