Bisnis.com, BALIKPAPAN – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menerima alokasi dana sebesar Rp56,88 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Alokasi ini terdiri dari Rp18,46 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp38,41 triliun untuk transfer ke daerah.
Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dilakukan secara digital oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/12/2024).
Sri Wahyuni menjelaskan bahwa penyerahan DIPA ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur se-Indonesia pada 10 Desember 2024 di Istana Negara.
"Penyerahan DIPA dan TKD ini menandai dimulainya pelaksanaan APBN 2025, yang dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dengan penuh kehati-hatian," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (17/12/2024).
Selanjutnya, Sri mengungkapkan bahwa alokasi belanja pemerintah pusat di Kaltim sebagian besar akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), termasuk infrastruktur legislatif dan yudikatif hingga tahun 2028, sesuai arahan Presiden.
Baca Juga
Sementara itu, kebijakan transfer ke daerah tahun 2025 akan mendukung pemerataan pembangunan dengan memperkuat sinergi dan harmonisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
"Langkah ini juga bertujuan menciptakan kegiatan ekonomi baru yang berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal," terang Sri.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kaltim M Syaibani, menambahkan APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan ekonomi yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik.
"Provinsi Kaltim berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,21% hingga triwulan III tahun 2024," katanya.
Lebih lanjut, Syaibani memaparkan pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan antara 5,1% hingga 5,5%, sementara ekonomi Kaltim diproyeksikan tumbuh hingga 5,35%.
Namun, Syaibani mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltim masih bergantung pada industri ekstraktif, terutama pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit.
"Ke depan, penting untuk menghadapi tantangan diversifikasi ekonomi dengan tetap mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan," pungkasnya.
