Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mengambil langkah strategis diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revitalisasi Perusahaan Daerah (Perusda) dan optimalisasi sektor pajak non-PBB.
Keputusan ini merupakan respons terhadap keterbatasan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai belum maksimal dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menegaskan bahwa kontribusi PBB terhadap kas daerah masih jauh dari ekspektasi.
"PAD itu bukan hanya melalui PBB. Saya tanya ke Dispenda, tidak begitu maksimal untuk menopang APBD kita, hanya berapa miliar saja," kata Rahmad Mas'ud kepada media, Jumat (22/8/2025).
Dalam upaya mengoptimalkan PAD, kata Rahmad, pemerintah kota telah melakukan restrukturisasi manajemen Perusda dengan memangkas jajaran direksi.
Langkah ini dimaksudkan untuk menempatkan figur-figur berintegritas dan berkompeten dalam mengelola aset daerah secara profesional.
Baca Juga
Sebagai konsekuensi logis dari strategi tersebut, beberapa Perusda telah menandatangani kerja sama atau Memorandum of Understanding (MOU) dengan pemerintah kabupaten/kota lain guna memperluas potensi pendapatan.
Selain itu, dia menyebutkan pihaknya mengarahkan perhatian pada sektor pajak yang selama ini belum tergarap optimal.
"Saya menginstruksikan kepada dinas-dinas yang punya penghasilan PAD untuk berinovasi, termasuk pajak restoran, pajak parkir, dan pajak perhotelan," kata dia.
Kendati demikian, Rahmad menegaskan kesuksesan implementasi strategi diversifikasi PAD ini sangat bergantung pada terciptanya iklim investasi yang kondusif.
"Kota ini harus aman dan kondusif sehingga para pelaku usaha merasa nyaman dan pendatang juga betah tinggal di Balikpapan," tegasnya.
Dia mengungkapkan bahwa sejalan dengan komitmen menciptakan kemudahan berusaha, pemerintah kota menerapkan pendekatan zero tolerance terhadap praktik-praktik birokratis yang mempersulit dunia usaha, khususnya dalam hal perizinan.
Keputusan strategis ini tidak terlepas dari dinamika kebijakan fiskal nasional, khususnya terkait polemik kenaikan PBB di berbagai daerah.
Sebelumnya, pemerintah Balikpapan telah menunda penyesuaian tarif PBB P2 menyusul arahan Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran tertanggal 14 Agustus yang menginstruksikan kepala daerah mengambil langkah antisipatif.
Menindaklanjuti arah dari pusat tersebut, pemerintah kota bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi untuk mengkaji situasi spesifik Balikpapan dan merumuskan respons yang tepat sasaran. Rahmad menuturkan masyarakat tidak perlu khawatir.
"Kami di jajaran Pemerintah Kota Balikpapan akan selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak mungkin berniat memberatkan warga," pungkasnya.
