Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Keterbatasan Fiskal Paksa Pemkot Balikpapan Sesuaikan NJOP

Pemkot Balikpapan sesuaikan NJOP di area tertentu untuk tingkatkan PAD akibat keterbatasan fiskal dan keterlambatan dana pusat, dengan transparansi dan persetujuan DPRD.
emerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengonfirmasi rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk kawasan-kawasan tertentu sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan fiskal dan keterlambatan Dana Transfer Pusat. / web.balikpapan.go.id
emerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengonfirmasi rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk kawasan-kawasan tertentu sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan fiskal dan keterlambatan Dana Transfer Pusat. / web.balikpapan.go.id
Ringkasan Berita
  • Pemkot Balikpapan berencana menyesuaikan NJOP di kawasan tertentu untuk meningkatkan PAD di tengah keterbatasan fiskal dan keterlambatan Dana Transfer Pusat.
  • Penyesuaian NJOP tidak berlaku seragam di semua daerah dan telah mendapat persetujuan serta pengawasan dari DPRD.
  • Pemkot Balikpapan berkomitmen menjaga keseimbangan keuangan daerah dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan memastikan tidak ada praktik yang merugikan publik.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengonfirmasi rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk kawasan-kawasan tertentu sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan fiskal dan keterlambatan Dana Transfer Pusat.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyatakan transparansi menjadi kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan ini.

"Balikpapan sudah kondusif, jangan memberikan informasi yang menyesatkan, tetapi berikan edukasi bahwa ini bagian keterlibatan masyarakat untuk pembangunan kota," kata Bagus Susetyo di Balikpapan, Rabu (20/8/2025).

Penyesuaian NJOP ini, kata Bagus, bukanlah penyeragaman yang berlaku ke semua. 

"Nilai objek pajaknya NJOP hanya daerah tertentu, tidak semuanya sama," tutur dia. 

Bagus menambahkan, keputusan ini telah mendapat persetujuan dan pengawasan DPRD sebagai representasi kepentingan rakyat.

Dia menegaskan komitmen Pemkot Balikpapan dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah sambil menerapkan prinsip kehati-hatian fiskal.

"Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan sudah kita lakukan seperti halnya efisiensi, efektivitas sudah dilakukan. Kemudian Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang paling besar dari pelelangan, tapi itu langsung ditutup untuk bisa dilakukan di awal-awal tahun," tegasnya.

Lebih lanjut, Bagus menjamin tidak akan ada praktik yang merugikan kepentingan publik. 

"Kami tidak pernah berutang dengan kontraktor, kami juga tidak pernah berurusan dengan pihak ketiga," ungkapnya. 

Adapun dia menuturkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro