Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tiga Daerah Kaltim Jalin Sinergi Pengendalian Inflasi demi Ketahanan Pangan Regional

Sejumlah wilayah di Kalimantan Timur memperkuat kerja sama strategis dalam menghadapi tantangan inflasi dan stabilitas harga komoditas pangan.
Sejumlah wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat kerja sama strategis dalam menghadapi tantangan inflasi dan stabilitas harga komoditas pangan. /Pemkot Balikpapan
Sejumlah wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat kerja sama strategis dalam menghadapi tantangan inflasi dan stabilitas harga komoditas pangan. /Pemkot Balikpapan

Bisnis.com, SAMARINDA – Sejumlah wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat kerja sama strategis dalam menghadapi tantangan inflasi dan stabilitas harga komoditas pangan

Kota Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser menandatangani komitmen bersama di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan.

Kondisi inflasi Balikpapan berada di ambang batas bawah sasaran nasional 1,5%, sementara Penajam Paser Utara (PPU) mendekati target 2,5%.

Keputusan ini muncul dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang menghadirkan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Paser Adi Maulana, bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari masing-masing wilayah.

"Inflasi di Balikpapan telah berada di ambang batas bawah sasaran nasional sebesar 1,5%, namun kita harus tetap waspada terhadap potensi gangguan rantai pasok akibat cuaca ekstrem," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi dalam keterangan resmi, Selasa (26/6/2025).

Robi menambahkan, pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi membaik pada semester kedua 2025, meskipun tantangan eksternal masih mengintai.

"Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan kebijakan tarif Amerika Serikat menciptakan atmosfer ketidakpastian yang memerlukan strategi antisipatif yang matang," katanya.

Tak pelak, penerapan strategi preventif dinilai urgent dalam menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan strategis.

"Sebagian besar kebutuhan pangan Balikpapan masih bergantung dari luar daerah, sehingga gangguan cuaca ekstrem berpotensi mengganggu rantai pasok," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengajukan proposal pengembangan pertanian di wilayah gambut Balikpapan Utara sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pasokan eksternal.

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menyebutkan peningkatan kolaborasi antardaerah diperlukan dalam menjamin kelancaran distribusi barang, meski menghadapi kendala cuaca dan minimnya integrasi data lintas sektor. 

Langkah konkret juga diambil oleh Kabupaten Paser melalui rencana pembentukan pusat penelitian dan pengembangan pertanian pangan. 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Paser Adi Maulana mengungkapkan Paser telah menyiapkan 100 hektare lahan dengan melibatkan 4 OPD secara terpadu. 

Program ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditargetkan mulai beroperasi dalam 6 bulan mendatang.

Lebih jauh, Perumda Prima Jaya Taka Paser menyatakan kesiapannya memasok telur dengan harga pokok produksi yang kompetitif. 

Secara paralel, Perumda Manuntung Sukses Balikpapan sedang mempercepat penyiapan jasa logistik dan menyusun alternatif distribusi yang lebih efisien, di mana proses pengadaan akan dimulai setelah kesepakatan harga pengiriman tercapai. 

Adapun, penandatanganan Komitmen Bersama oleh tiga pimpinan daerah, yang disaksikan langsung oleh Kepala BI Balikpapan ini mencakup 3 aspek fundamental antara lain pelaksanaan Operasi Pasar, Pasar Murah, dan Gerakan Pangan Murah secara rutin di setiap kecamatan dengan melibatkan distributor, pelaku usaha, dan kelompok tani dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Kedua, penguatan dan perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), khususnya melalui optimalisasi peran BUMD pangan yang aktif mendorong stabilitas pasokan dan harga.

Ketiga, penetapan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah 2025–2027 yang terintegrasi, inovatif, dan didukung dengan fiskal berkelanjutan untuk men ciptakan fondasi ekonomi yang kokoh.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper