Bisnis.com, BALIKPAPAN – Kabar kurang sedap menghampiri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di awal bulan April ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyatakan serapan anggaran dan kinerja fisik pemerintah daerah masih tergolong rendah.
Data per awal April menunjukkan angka serapan fisik dan keuangan baru mencapai 5%. Angka ini, menurut Sekda, hanya sedikit beranjak dari posisi bulan sebelumnya yang berada di angka 3%.
"Jika bulan lalu tiga persen, bulan ini masih lima persen," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (11/4/2025).
Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan tajam terhadap efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan.
Kendati demikian, Sri mengakui masih ada angin segar dari beberapa OPD yang menunjukkan kinerja positif.
Baca Juga
"Ada beberapa perangkat daerah yang patut diapresiasi karena serapannya sudah cukup baik, bahkan ada yang mencapai 18% hingga 20%," jelasnya.
Namun, dia menekankan, kinerja positif ini masih belum mampu menutupi ketimpangan yang lebar, mengingat OPD dengan anggaran besar seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) dan beberapa Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim justru menunjukkan performa yang kurang menggembirakan.
Menyikapi kondisi ini, Sri mengeluarkan ultimatum kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan.
"Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas anggarannya dan tidak terkena kebijakan efisiensi, seharusnya sudah bisa digeber pelaksanaannya," tegasnya.
Dia menambahkan, percepatan ini krusial untuk memastikan program-program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, proses pergeseran perangkat daerah yang tengah berjalan juga menjadi perhatian Sekda. Dia menekankan pentingnya percepatan proses ini agar tidak menjadi batu sandungan bagi kinerja perangkat daerah.
"Hari ini hingga besok adalah batas waktu terakhir. Kami berharap proses pergeseran ini dapat segera dipercepat," terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menegaskan target kerja kepada seluruh kepala perangkat daerah dan unit kerja Pemprov Kaltim.
Dia menekankan, Pemprov Kaltim tidak boleh lagi bekerja dengan pola pikir konvensional yang hanya terpaku pada aturan baku (textbook).
"Birokrasi bicaranya ini tidak boleh, itu tidak boleh. Akhirnya, kita tidak bisa inovasi, bekerja tidak out of the box," tegasnya.
Rudy menjelaskan, esensi dari kinerja pemerintahan yang berintegritas adalah kemampuan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Lebih lanjut, Rudy menyoroti pentingnya mewujudkan good governance yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemprov Kaltim.
Dia juga menekankan perlunya program kerja dan target yang jelas, serta solidaritas tim yang kuat.
"Kita perlu teamwork yang solid dalam bekerja. Hierarki dan koordinasinya harus jelas," pungkasnya.
