Bisnis.com, BALIKPAPAN – Insiden tabrakan kapal tongkang bermuatan kayu terhadap Jembatan Mahakam berbuntut panjang. DPRD Kaltim merekomendasikan penutupan sementara di Jembatan Mahakam.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) merekomendasikan penutupan sementara Jembatan Mahakam yang menjadi ikon Kota Samarinda tersebut.
Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipasi demi menjamin keselamatan masyarakat, menyusul hilangnya fender (pelindung jembatan) akibat insiden tabrakan kapal tongkang yang terjadi pada Minggu (16/2/2025).
"Atas izin pimpinan DPRD, kami menindaklanjuti insiden ini dengan serius. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa fender jembatan hilang setelah ditabrak," ujar Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle dalam keterangan resmi, Kamis (20/2/2025).
Menurutnya, video tabrakan kapal tongkang dari rekaman CCTV menjadi bukti tak terbantahkan. Insiden bermula ketika kapal tongkang Indosukses 28 yang ditarik oleh Tugboat (TB) MTS 28, menghantam pilar Jembatan Mahakam pada pukul 15.50 WITA.
Muatan kayu yang dibawa kapal tongkang itu menjadi faktor yang memperparah dampak tabrakan terhadap Jembatan Mahakam.
Baca Juga
Lebih lanjut, Sabaruddin menegaskan bahwa rekomendasi penutupan sementara Jembatan Mahakam adalah hasil konsensus bersama setelah mendengarkan beragam perspektif dari para pihak yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Pandangan teman–teman mengutamakan keselamatan masyarakat Kaltim dan jembatan ini merupakan nadi aktivitas ekonomi hingga sosial. Jika jembatan roboh, berapa lagi dana milyaran atau triliunan yang mesti digelontorkan," kata dia.
Politisi Partai Gerindra ini juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keselamatan warganya. Keputusan ini, kata Sabaruddin, telah dituangkan dalam berita acara resmi.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim akan merekomendasikan kepada Pemprov Kaltim untuk meneruskan usulan penutupan ini kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN).
BBPJN diharapkan segera mengambil langkah konkret dengan menutup jembatan dan melakukan pemeriksaan mendetail terhadap kerusakan serta dampak insiden tabrakan tersebut.
"Penutupan ini bukan hanya usulan dari DPRD, tetapi juga dari pihak eksekutif Pemprov Kaltim dan para pihak terkait lainnya," kata Sabaruddin.
Dia mengungkapkan bahwa kekhawatiran utama adalah potensi tabrakan susulan oleh kapal lain, mengingat fender yang berfungsi sebagai pelindung kini telah raib.
"Jangan sampai ada korban, siapa mau bertanggung jawab. Kami minta mohon bersabar, jangan berbicara aspek keuntungan saja, tapi melalaikan aspek keselamatan masyarakat yang dijamin negara," ungkapnya.
Kemudian, Sabaruddin meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda untuk menindak tegas nakhoda kapal pandu yang bertugas saat insiden tabrakan terjadi.
"Jika pengawalan kapal dilakukan dengan benar, insiden ini seharusnya tidak terjadi. Harus ada pihak yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan pemilik kapal," terangnya.
Kendati demikian, Sabaruddin menegaskan pihaknya akan segera memanggil perusahaan terkait untuk dimintai pertanggungjawaban.
Selain itu, dia meminta dinas setempat untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) guna menghitung biaya perbaikan dan pemulihan dampak tabrakan.
"Kami akan memanggil kembali pihak perusahaan yang menabrak itu, pasti akan kami panggil, mereka harus bertanggung jawab dan membangun kembali fender, tidak boleh lari dari tanggung jawab, saya sudah perintahkan Dinas PU untuk membuat RKA," pungkasnya.
