Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan tengah mengkaji rencana implementasi program makan bergizi gratis, termasuk aspek penganggaran yang menjadi salah satu prioritas utama.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi.
Penjabat sementara (Pjs.) Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir, menyatakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan dana bagi program ini.
"Sekda Pemprov, Sri Wahyuni, juga telah menyampaikan informasi terkait. Namun, keputusan resmi masih kami tunggu," ujarnya di Balikpapan, Jumat (1/11/2024).
Dia menyebutkan, Pemkot Balikpapan sedang mempertimbangkan berbagai opsi sumber pendanaan. Salah satunya adalah alokasi 3% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 20% dari sektor pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota.
"Ini akan menjadi bagian dari belanja tahun 2025. Kami akan melakukan justifikasi dan perhitungan yang matang," tambahnya.
Baca Juga
Dia menyebutkan, Pemkot Balikpapan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pemetaan awal sebagai langkah antisipatif.
Menurutnya, keputusan akhir bergantung pada arahan dari pemerintah pusat. "Ibaratnya, ini masih informasi awal. Kami harus bekerja berdasarkan aturan yang ada," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu program unggulan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kampanyenya saat Pilpres lalu, Prabowo memperkirakan anggaran sebesar Rp 460 triliun diperlukan untuk program ini dengan alokasi Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.
Program ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.
