Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membeberkan rencana inovasi untuk mengatasi ketergantungan bahan pokok dari luar daerah.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim Muhammad Sa'duddin menyatakan hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi daerah.
“Supaya inflasi tidak begitu naik kita akan menjaga dengan mencermati komoditas hari per hari, utamanya yang berdampak lebih banyak,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/2/2023).
Dia menambahkan, melalui program kerja tahun 2023 pihaknya akan membuat kajian untuk membentuk instansi atau perusahaan daerah yang bisa mengatur perdagangan dari komoditas tertentu agar tidak bergantung perdagangan dari luar.
“Bapok (Kaltim) semua dari luar daerah. Bagaimana kalau kita punya perusahaan sendiri untuk mengatur sehingga kita bisa menekan harga dengan kualitas yanga lebih bagus,” katanya.
Dia melihat, sejumlah daerah lain melalui Perusda (Perusahaan Daerah) masing-masing melakukan hal demikian. “DKI Jakarta maju dengan itu saya melihat, jadi menguntungkan masyarakat juga menguntungkan petani,” terangnya.
Baca Juga
Nantinya, instansi tersebut juga akan bekerja sama dengan petani dari provinsi lain dengan kesepakatan harga yang lebih murah untuk kemudian dijual kepada pedagang di pasar lokal dengan kemasan dan merek sendiri.
Di sisi lain, Sa'duddin menjelaskan pihaknya akan membuka seluas-luasnya pintu bagi investor untuk menanamkan modalnya di kawasan industri yang juga akan dikawal oleh Perusda.
Lebih lanjut, Pemprov Kaltim tengah menyiapkan kajian untuk industri pasca panen. Rencananya, akan dibangun rumah produksi di setiap kabupaten/kota dengan mengandalkan produk unggulan masing-masing.
“Pisang dari Kutim sudah di ekspor. Apa puas dengan itu? Jangan hanya pisang tapi juga harus memiliki nilai tambah. Termasuk industri yang belum ada, contoh rotan bagaimana kita membangun pabrik di sini,” pungkasnya.
