Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah kota Balikpapan menyebutkan bahwa hingga kini pertumbuhan ekonomi memang belum membaik tetapi akan terbantu dengan penetapan IKN (Ibu Kota Negara).
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan perkembangan ekonomi nasional satu tahun ke depan juga belum membaik.
“Presiden menggambarkan situasi ekonomi global berat. Akibat perang dagang China-Amerika dan lainnya sehingga ekonomi dunia juga turun. Saat ini (pertumbuhan ekonomi) Kaltim sudah plus meski masih di bawah nasional,” ungkapnya Jumat (6/12/2019).
Meski begitu kondisi saat ini lebih baik dibandingkan tahun 2015-2016 yang tumbuh minus.
Rizal pun menekankan adanya investasi besar pada masa pembangunan ibu kota. Dia memperkirakan ketika masa konstruksi berlangsung, paling tidak pertumbuhan ekonomi bisa di atas 7%. Investasi ibu kota baru senilai Rp460 triliun akan membuka lapangan kerja bagi sekitar 6 juta orang.
Rizal menghitung jika Rp1 triliun saja bisa membuka lapangan kerja untuk 14.000 orang. Diperkirakan ada 6 juta orang akan masuk. Belum lagi 1,5 juta orang secara bertahap akan mengelola IKN 100.000 pegawai pemerintah, 300.000 keluarganya.
“Mulai agak berkembang lagi. Hotel restoran sektor yang banyak menggerakkan ekonomi Balikpapan mulai membaik. Proyek RDMP (pembangunan kilang) mulai memasuki tahap penting,” urainya Jumat (6/12/2019).
Di sisi lain, investasi pemerintah saat ini masih cukup kecil, yakni hanya Rp3 triliun jika melihat dari postur APBD. Sedangkan dari (pemerintah) pusat sesuai DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) nilainya Rp20 triliun-Rp30 triliun melalui instansi vertikal.
Sementara luas lahan juga membengkak dari 40.00 hektare, menjadi 100.000 hektare lebih. Bahkan Gubernur Kaltim juga telah membuat pengamanan lahan hingga 400.000 hektare.
“Oleh karena itu, saya ingatkan supaya hati-hati beli tanah. Sekarang situasi tidak gampang. Karena daerah akan berkembang banyak yang mau beli tanah ada banyak calo tanah. Kami sampai kewalahan pemberian IMTN,”imbuhnya.
Pemkot harus bekerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan aparat hukum untuk mengawasi soal tanah. Masyarakat diminta terutama investor diminta waspada pemalsuan surat tanah.
“Yang investasi harus diperhatikan. BPN harus teliti. Dalam beberapa kasus BPN tidak teliti. Ada investor tanya tanah, dibilang BPN sudah aman. Padahal milik Pemkot,” tekannya.
