Bisnis.com, SAMARINDA — Pemerintah provinsi Kalimantan Timur mengajukan tambahan 3 proyek infrastruktur ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai dampak keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
APBD Kaltim pada 2019 hanya akan ditambah sebesar Rp2,23 triliun dari yang sebelumnya telah ditetapkan senilai Rp10,769 triliun sehingga total menjadi senilai Rp13 triliiun.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemrov Kaltim Fadjar Djojoadikusumo menjelaskan Gubernur Kaltim sudah mengajukan tiga proyek tersebut kepada Presiden, yakni proyek pengendalian banjir Ibu Kota Kaltim, Jalan tol Samarinda—Bontang yang merupakan kelanjutan dari Jalan Tol Balikpapan—Samarinda, serta Waduk Lambakan
Fadjar menyebutkan proyek itu diharapkan bisa ditangani oleh pemerintah pusat setelah turunnya APBD Kaltim mulai periode 2016—2017. Menurutnya, sebelumnya, proyek-proyek yang menjadi kewenangan pusat juga sebagian juga menggunakan APBD lantaran APBN yang lebih lama cairnya.
Dia mengharapkan ketiga proyek tersebut dapat berjalan dengan benar.
“Sementara ada kewenangan pusat yang kami jalani. Bandara stadion. Jadi wajar Kami minta APBN. Dulu kami sudah subsidi proyek pusat ketika kami punya APBD,” jelasnya, Rabu (7/8/2019).
Baca Juga
Menurut Fajar,untuk menginisiasi proyek ini kepada pemerintah pisat memang tidaklah mudah. Pertama mulai dari nilai pembiayaan yang besar, instansi terlibat banyak, terakhir memang sebagai penginsisasi proyek memang tidak mengenakkan.
Proyek pengendalian banjir Samarinda didasari sub sistem yang ada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam dengan fokus pada Karang Mumus, Karang Asam Kecil, Karang Asam Besar dan Loa Bakung.
Adapun untuk jalan Tol Samarinda-Bontang juga sudah dipaparkan secara lisan tetapi memang belum ada trasenya.
Menurutnya nilai investasi menjadi tidak bisa dijabarkan ketika trasenya belum ada. Namun, dia memperkirakan nilai investai jalan tol ini tidak jauh berbeda dengan jalan tol Balikpapan—Samarinda yang dikalikan dengan laju inflasi tahun berjalan. Diproyeksikan proyek ini mulai pada 2-tahun—3 tahun mendatang.
Kepala DPUPRTR Kaltim Taufik Fauzi menambahkan jika proyek itu sudah masuk dalam usulan pihaknya. Bahkan pra desain terkait itu sudah di sampaikan pihaknya ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Dijelaskan Taufik, jika panjang Jalan Tol Samarinda-Bontang hampir sama dengan Jalan Tol Balsam berkisar antara 95-99 kilometer (Km). Nanti akan ada proses pembebasan lahan lagi seperti halnya Jalan Tol Balsam. Selain itu, terdapat hutan lindung sekitar 17 Km yang juga harus dialihfungsikan.
“Kami berharap, (Jalan Tol Samarinda-Bontang) itu menjadi program strategis nasional. Anggarannya kurang lebih Rp 11 triliun untuk pembangunan fisik jalan tolnya. Untuk pembebasan lahannya sekitar Rp 300-400 miliar,” bebernya
Terakhir, proyek Bendungan Lampakan di Paser senilai Rp6 triliun yang diharapkan menjadi bendungan multifungsi . Menurutnya, kendala utamanya memang ada di pembebasan lahan untuk bendungan.
Tinggi bendungan Muara Lambakan rencananya setinggi 72 meter, dengan luas waduk 7.795 hektare dengan daya tampung air sebesar 718,63 juta meter kubik, yang mampu mengairi 16.000 lebih hektare lahan pertanian di dua Kabupaten, dengan kapasitas produksi air 14.579 liter per detik. Jika terbangun, Bendungan Lambakan tercatat sebagai bendungan terbesar ketiga di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat dan Waduk Jatigede di Sumedang, juga di Jawa Barat.
Keberadaan bendungan juga dapat dimanfaatkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTS) dengan daya 17 megawatt. Di sisi lain keberadaan bendungan dapat menjadi daya tarik masyarakat dan wisatawan
Selain pemanfaat pengairan dan PLTA, Bendungan Lambakan juga bakal menjadi pengendali banjir. Dan jika itu terwujud, maka akan bisa mereduksi banjir kurang lebih 30 persen berdasarkan desain perencanaan.
