Bisnis.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota Balikpapan menghadapi kendala serius dalam upaya penanggulangan banjir akibat lambatnya penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) dari pihak pengembang perumahan.
Keterlambatan ini dinilai menghambat optimalisasi sistem drainase kota yang tengah digenjot untuk mengurangi titik-titik genangan.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Balikpapan, Rafiuddin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak PSU yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah.
Kondisi ini menjadi batu sandungan dalam program pengendalian banjir yang menjadi prioritas utama administrasi Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud.
"Saat ini masih banyak PSU yang belum diserahkan ke kami. Ini tentu menjadi perhatian pemerintah karena fokus kami sekarang adalah membantu mengurangi banjir," kata Rahmad Mas'ud di Balikpapan, Kamis (19/6/2025).
Lebih lanjut, Rafiuddin menjelaskan penyerahan PSU yang tertunda berdampak langsung pada kemampuan pemerintah untuk mengoptimalkan infrastruktur pengendalian banjir.
Baca Juga
Tak pelak, koordinasi antara Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam mengelola bozem serta bendungan pengendali (bendali) menjadi tidak maksimal.
"Apabila semua PSU telah resmi diserahkan, pihak kami dapat langsung membantu optimalisasi bozem serta bendali melalui koordinasi bersama DLH dan Dinas PU," sebut Rafi, sapaan akrabnya.
Lebih jauh, dia menekankan pentingnya semangat gotong royong sebagai fondasi penyelesaian masalah.
Rafi menggarisbawahi bahwa penanggulangan banjir bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh stakeholder.
"Harapannya ke depan kita bersama-sama bergotong royong, baik dari pihak perumahan, masyarakat, maupun kami di pemerintahan," ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, pihaknya berkomitmen untuk segera memperbarui data PSU melalui kabid terkait guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyerahan.
Sementara itu, beberapa pengembang dilaporkan tengah dalam tahap proses penyerahan bozem.
Namun demikian, Rafiuddin menegaskan mereka juga diharapkan segera menyerahkan lahan untuk pembangunan bendali sebagai bagian integral dari sistem pengendalian air.
Menurutnya, langkah pemutakhiran data PSU ini merupakan upaya sistematis untuk menciptakan database yang komprehensif dan akurat.
Dengan begitu, pemerintah dapat memetakan secara detail aset-aset yang telah dan belum diserahkan, sehingga dapat menyusun strategi intervensi yang lebih tepat sasaran.
Adapun Rafiuddin menegaskan program percepatan penyerahan PSU ini merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Balikpapan.
"Ini kan perintah Wali Kota agar para pengembang segera menyerahkan PSU," pungkasnya.
