Bisnis.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan anggaran program-program prioritas pemerintah yang berkaitan langsung dengan layanan masyarakat, tidak akan dipangkas.
Adanya kebijakan pemerintah pusat terkait dengan efisiensi anggaran, dipastikan hanya menyasar alokasi anggaran rutin terkait dengan belanja kepegawaian dan lain sebagainya.
Menurut Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri, program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak akan menjadi korban rasionalisasi anggaran.
Penegasan ini muncul di tengah rapat pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
“Pak Wali Kota sudah menyampaikan visi-visinya, dan sebagai DPRD, kami akan mengawal serta mendukung visi tersebut. Pemangkasan anggaran ini baru sebatas imbauan, tetapi kami belum mengetahui secara pasti berapa besaran dan apa saja yang akan dipangkas," ujarnya, belum lama ini.
Kendati demikian, Alwi memberikan sinyal bahwa beberapa pos anggaran yang dianggap kurang esensial akan menjadi sasaran rasionalisasi.
Baca Juga
"Beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas, dialog warga yang mungkin bisa dioptimalkan, serta kajian-kajian tertentu yang belum mendesak, kemungkinan akan dikurangi," tegasnya.
Lebih lanjut, Alwi menyoroti tren positif peningkatan alokasi anggaran untuk Kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir. "Kita patut bersyukur, karena dahulu alokasi anggaran untuk Balikpapan terbilang minim, hanya berkisar Rp50 miliar. Namun, dalam dua hingga tiga tahun terakhir, situasinya berangsur membaik,” katanya.
Tak hanya itu, Alwi juga menyinggung posisi strategis Balikpapan sebagai kota yang memiliki figur penting di tingkat provinsi.
"Balikpapan ini ibarat jantungnya Kalimantan Timur, wajib hukumnya menjadi prioritas utama. Kami berharap kucuran anggaran untuk tahun ini dan tahun depan semakin besar, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Balikpapan," sebutnya.
Sebelumnya, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, telah memberikan pernyataan senada terkait efisiensi anggaran.
Rahmad menegaskan bahwa kebijakan pembangunan Pemkot Balikpapan akan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan, tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujarnya.
Dalam implementasinya, Rahmad menjelaskan bahwa efisiensi akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dianggap kurang mendesak.
"Kegiatan-kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang bisa diminimalisir, bimbingan teknis yang bisa dioptimalkan, hingga pengadaan perlengkapan yang belum terlalu urgen, akan kita pangkas. Namun demikian, pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.
Rahmad juga menekankan bahwa kebijakan efisiensi ini sama sekali tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan publik.
"Justru sebaliknya, dengan efisiensi ini, anggaran yang ada akan lebih fokus dialokasikan untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memberikan yang terbaik bagi warga Balikpapan," kata Rahmad.
Sebagai langkah inovatif dalam efisiensi anggaran, Pemkot Balikpapan juga mendorong digitalisasi di berbagai sektor.
"Rapat-rapat dan konsultasi yang dulu seringkali dilakukan secara fisik, sekarang kita alihkan ke platform digital seperti Zoom. Terbukti, langkah ini sangat efektif dalam menghemat anggaran, seperti yang sudah kita rasakan selama masa pandemi COVID-19," terangnya.
Adapun, Rahmad menanggapi arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait kebijakan lima hari kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kami akan melihat situasi dan kondisi di Balikpapan. Jangan sampai kebijakan ini malah berdampak pada layanan publik. Prinsipnya, yang penting pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.
