Bisnis.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan akan diresmikan pada 14 Maret 2019 dan operator pelaksana akan diserahkan kepada perusahaan daerah PT Melati Bhakti Satya atau MBS.
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan akan dilakukan bersamaan dengan semua KEK di seluruh Indonesia pada 14 Maret 2019 mendatang. Peresmian akan berlokasi di Bitung, Sulawesi Utara langsung oleh Presiden Joko Widodo.
“Kita perintahkan nanti operator pelaksana PT MBS. Dia nanti kerjasama dengan pihak swasta, dan kebijakan kita akan memberikan keringanan kepada semua investor. Kalau perlu gratis sewa lahan, setelah produksi baru kita pungut,” kata Isran di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (5/3/2019).
Isran mengaku tidak ada kendala lagi dalam peresmian KEK Maloy yang tinggal menghitung hari. Dia menilai sejumlah kritik atas ketidaksiapan KEK Maloy adalah upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan perusda.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Timur Taufik Fauzi mengatakan saat ini memang masih ada beberapa rangkaian proses yang sedang dikerjakan, salah satunya penyusunan Raperda KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang menjadi kewenangan DPRD.
Beberapa masalah lain adalah terkait pembebasan lahan yang belum menemukan jalan tengah dengan masyarakat. Taufik menyatakan kebutuhan lahan 5 hektare untuk air baku baru bisa dibebaskan oleh Pemprov seluas 2 hektare. Hal ini lantaran 3 hektare itu masih dalam proses negosiasi dengan masyarakat pemilik lahan.
Baca Juga
“Anggaran yang ada hanya cukup untuk 2 hektare. Sekarang masih sisa dan ada kendala dengan appraisal. Sudah ada 8 orang yang selesai dibayarkan ada 5 masih sisa 3 lagi,” ujar Taufik.
Ketua Pansus Raperda Maloy, Rita Artaty Barito mengaku pesimistis untuk meresmikan KEK Maloy pada 14 Maret 2019 karena masih banyak permasalahan teknis yang belum rampung. Dia menyatakan untuk penyelesaian lahan saja ditargetkan paling lambat sudah harus selesai pada 30 Maret 2019.
“Lahan antara Pemprov dan warga itu harus segera diselesaikan,” jelas Rita.
Dia mengaku akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Menurut Rita, permasalahan itu timbul karena Pemprov hanya membutuhkan sebagian dari lahan, sementara warga menawarkan semua lahannya untuk dijual dan dibayarkan sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku.
Direktur Utama PT MBS Agus Dwitarto mengaku pihaknya sudah siap menjadi operator pelaksana KEK Maloy seturut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Iya. Kita umumkan siap beroperasi nanti kita umumkan. Siap beroperasi, fasilitasnya ini. Kalau ada yang berminat nanti tinggal datang dan melihat,” jelas Agus.
Terkait Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) ini telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 500/K. 554 Tahun 2015.
Adapun untuk administrator KEK MBTK adalah berlandaskan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 552.2/1341/EK dan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 510.4/419/2015.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur Muhamad Nur menyatakan KEK Maloy akan menjadi alternatif baru bagi penunjang ekonomi di Bumi Etam. Nur menyatakan bahwa Kaltim memiliki potensi yang besar untuk industri pengolahan atau hilirisasi non migas maupun produk pertanian seperti CPO.
“Itu potensi kita. Kalau pemerintah fokus disana, itu akan bagus sekali. Itu akan melengkapi pertumbuhan ekonomi kita dari sektor pertambangan,” papar Nur.
Dia menyatakan ada dampak sharing economy yang besar dari KEK MBTK sebesar 16%. Dia bahkan memprediksi angka ini masih bisa meningkat jika dikelola dengan baik.
