Bisnis.com, BALIKPAPAN- Komisi I DPRD Kaltim menilai upaya pemerintah untuk mengoperasikan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) belum maksimal.
“Infrastruktur masih banyak belum selesai. Listrik belum tersedia. Apanya mau diresmikan? Kecuali untuk kepentingan politis,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kaltim Zain Taufik Nurrahman dihubungi Bisnis, Selasa (6/3).
Sebelumnya Dewan Nasional KEK Pusat menjelaskan tiga syarat beroperasinya KEK sesuai Pasal 12 ayat 1 UU No. 39/2009 tentang KEK, yakni kesiapan infrastruktur dan fasilitas kawasan seperti lahan, jalan, listrik, air, tempat pembuangan limbah, drainase, batas kawasan dan kantor administrasi. Kemudian kelembagaan dan SDM yang meliputi Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator, dan Badan Usaha Pengelola KEK itu sendiri. Ketiga, perangkat pengendalian administrasi yang meliputi sistem pelayanan perizinan, dan sistim pelayanan pengelolaan kawasan.
Dari pengamatan pihaknya, ketersediaan listrik sebagai fasilitas kawasan mesti segera dipenuhi jika ingin mengejar operasional KEK dalam waktu dekat. “PLN (PT PLN) tidak bersedia membangun jaringan ke sana. Karenanya akan ditangani oleh perusda.
Namun saat ini terkendala permodalan perusda itu sendiri. Investor listrik sejauh ini setahu saya belum ada yang melirik,” sambungnya. Perusda Ketenagalistrikan kata dia merupakan badan usaha milik Pemprov Kaltim yang dibentuk 2012 silam setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang. Perusda dibentuk guna mengurusi usaha penyediaan, penunjang tenaga listrik, maupun usaha dagang peralatan listrik.
Pihaknya sudah pernah memanggil Pemprov Kaltim terkait kesiapan beroperasi KEK. “Namun Pemprov mengajukan perubahan perda perusda kelistrikan untuk mengakomodir bisnis perusda di Maloy dan sudah kami setujui. Tapi [pergerakan] perusda-nya masih belum bergerak maksimal,” jelasnya.
Baca Juga
Zain meminta berbagai masukan mesti dijalankan, seperti memanfaarkan limbah sawit untuk pembangkit tenaga listrik. Adapun KEK yang berada di Kutai Timur tersebut disebutkan kaya akan potensi sawit. Terpisah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kaltim, Fuad Assadin menyatakan KEK MBTK siap dioperasikan paling lambat lima bulan mendatang atau Agustus tahun ini.
“Untuk listrik akan segera dibangun power plant setelah legalitas tanah keluar. Perusda kelistrikan dan [Perusda] MBS sebagai badan pengelola akan menyelesaikan permasalahan listrik ini,” jelasnya didampingi Kepala Bidang Industri Restiawan Baihaqi dihubungi Bisnis, Selasa (6/3). Untuk keperluan pembangunan dan operasional sementara memanfaatkan suplai listrik dari PT. Indonesia Plantation Synergy (IPS) dengan menggunakan skema sistem portable dan kerjasama. “Letak PT IPS juga bersebelahan dengan KEK MBTK,” jelasnya.
Eki-sapaanya-- menambahkan pembebasan lahan memang menjadi masalah serius sejak tahun lalu. Dari total luas lahan yang diusulkan yakni 1.000 hektar, saat ini sudah sekitar 518 hektar dibebaskan.
“Seharusnya bisa beroperasi Oktober 2017. Tapi karena masalah lahan diperpanjang hingga maksimal dua tahun. Sekarang sudah tahap finalisasi legalitas tanah. Tidak ada masalah. Tinggal menunggu proses administrasi saja. Pembayaran dan lainnya sudah selesai,” sambungnya kepada Bisnis.
Dia mengatakan kawasan tersebut diproyeksikan menyerap 55.700 orang dari sektor perkebunan sawit.
Sebagai pusat hilirisasi kelapa sawit, saat ini Bisnis menghimpun pabrik kelapa sawit berkapasitas 60 ton/jam, pabrik inti sawit kapasitas 100-300 ton per jam, enam sarana tangki timbun CPO dan CPKO kapasitas total 48 ribu ton, waduk 45 hektar, dan pelabuhan khusus serta perumahan telah tersedia.
Adapun sejak 2011-2018 sebesar Rp2,05 triliun lebih terdiri APBD sekitar Rp846,6 miliar dan APBN sebesar Rp1,2 triliun dikucurkan Pemprov untuk KEK ini.
