Bisnis.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap menyambut Kaltim Summit III pada awal Januari 2018 .
Ajang ini sebagai langkah evaluasi sekaligus upaya percepatan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2013-2018.
Sekretaris Pemprov Kaltim Rusmadi Wongso mengatakan ada tiga prioritas utama pembangunan daerah yang terjabar dalam program lima tahun itu.
Pertama, pembangunan, kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola kekayaan sumber sumber daya alam (SDA) Kaltim yang besar.
“Pembangunan sektor ini terkait pemenuhan dasar masyarakat di antaranya pendidikan, kesehatan termasuk kebutuhan sandang, papan dan pangan masyarakat termasuk listrik,” kata Rusmadi, Selasa (5/12/2017).
Kedua, pembangunan infrastruktur daerah baik jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga
Ketiga, pembangunan pertanian dalam arti luas baik sub sektor kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian pangan dan kehutanan.
“Ada empat hal penting yang terus perlu kita perkuat dan ini terkait kemandirian daerah,” sebutnya seperti yang dikutip dari laman resmi milik Pemprov Kaltim.
Di antaranya, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait perlu melakukan penatakelolaan sumber daya alam dalam upaya membangun kemandirian ekonomi daerah.
Kemudian, perlu upaya maksimal dalam menuntaskan infrastruktur dan konektifitas serta peningkatan kualitas SDM seperti pembangunan sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit).
“Juga, regulasi perijinan untuk investasi yang masuk ke daerah terutama pemanfaatan informasi perijinan dengan teknologi informasi,” ujarnya.
“Kalau perlu dalam kemandirian fiskal kita bukan saja di tingkat provinsi tetapi tingkat desa. Misalnya, pemanfaatan hutan untuk kegiatan pengembangan ekonomi rakyat yang mencapai 670 ribu hektar se-Kaltim,” tambah Rusmadi.
Dia berharap Kaltim Summit III dihadiri seluruh pemangku kepentingan dari pusat serta kabupaten dan kota di Kaltim, lembaga swasdaya masyarakat, akademisi dan para pakar dari perguruan tinggi dan profesional.
