Bisnis.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan menormalisasi Sungai Mahakam melalui program pengerukan.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyatakan langkah ini diambil sebagai respons terhadap ancaman banjir yang kian mengkhawatirkan di Kota Samarinda akibat pendangkalan sungai selama puluhan tahun.
Keputusan ini dilatarbelakangi oleh kondisi kritis Sungai Mahakam yang tidak pernah mengalami normalisasi sejak beberapa dekade silam.
"Untuk itu, kami mohon dukungan semua pihak, karena Pemprov Kaltim siap melakukan normalisasi Sungai Mahakam. Agar sungai kita tidak terjadi pendangkalan yang terlalu lama," kata Rudy Mas'ud dalam keterangan resmi, Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, pendangkalan Sungai Mahakam telah menciptakan lingkaran setan bencana banjir, khususnya di wilayah ibu kota provinsi.
Fenomena ini makin diperparah ketika musim penghujan tiba lantaran kombinasi air pasang dan curah hujan tinggi makin memberatkan masyarakat setempat.
Baca Juga
Rudy menyebutkan, kondisi geografis sungai yang mengalami sedimentasi berlebihan mengakibatkan kapasitas tampung air menurun drastis.
Konsekuensinya, ketika terjadi lonjakan debit air, Sungai Mahakam tidak mampu menampung volume tersebut dan meluap ke sejumlah ruas jalan strategis di Kota Samarinda.
Lebih lanjut, dampak domino dari pendangkalan ini tidak hanya terbatas pada aspek transportasi darat, tapi juga mengancam ekosistem perairan dan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sungai sebagai jalur transportasi utama.
Kendati demikian, Rudy mengungkapkan realisasi tidak dapat dilaksanakan secara penuh oleh pemerintah daerah.
Dia mengaku perlu sinergi dengan berbagai stakeholder, khususnya Kementerian Perhubungan selaku otoritas pengatur transportasi perairan nasional.
"Untuk pelaksanaan tersebut harus juga ada izin dari Kementerian Perhubungan RI, berkaitan dengan alur transportasi air dalam hal ini sungai," ujar Rudy.
Langkah koordinasi ini bukan tanpa alasan, mengingat Sungai Mahakam merupakan urat nadi perekonomian Kalimantan Timur yang melayani jalur transportasi barang dan penumpang lintas kabupaten/kota.
Setiap intervensi teknis terhadap alur sungai memerlukan kajian komprehensif terkait dampaknya terhadap navigasi kapal.
