Bisnis.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pengurangan genangan banjir seluas 30.000 hektare hingga tahun 2030 dengan alokasi anggaran mencapai Rp380 miliar.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyatakan pendekatan komprehensif menjadi kunci sukses pengendalian banjir di Benua Etam.
"Tidak hanya masterplan, tetapi kita harus membuat action plan dalam menata dan mengelola daerah aliran sungai di Kaltim," ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan dan Kelembagaan Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Hotel Midtown Samarinda, Kamis (12/6/2025).
Lebih lanjut, Pemprov Kaltim mengusulkan anggaran sebesar Rp867,54 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk penuntasan penanganan banjir segmen Muara hingga Bendungan Lempake pada tahun 2026.
Seno menyebutkan dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan tanggul, pintu klep, dan rumah pompa.
Dia mengungkapkan rencana pengendalian banjir Sungai Karang Mumus tahun 2026 membutuhkan investasi Rp231,53 miliar untuk pembangunan enam segmen dengan target reduksi banjir mencapai 239,1 hektare.
Baca Juga
Sehingga, total investasi infrastruktur pengendalian banjir mencapai lebih dari Rp1,1 triliun.
Selanjutnya, Seno menjelaskan Pemprov Kaltim bersinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian PU dalam menangani empat wilayah sungai strategis.
Keempat wilayah tersebut meliputi Wilayah Sungai (WS) Berau Kelay, WS Karangan (Kutai Timur), WS Mahakam yang mencakup Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Samarinda, serta WS Kendilo (Paser).
"Kalau kita bisa menata dan mengelola keempat wilayah sungai ini, seharusnya kita sudah bisa mengendalikan banjir di Kaltim," jelasnya.
Kendati demikian, dia menyampaikan tantangan terbesar ada pada koordinasi antar-instansi dan sinkronisasi program yang memerlukan komitmen jangka panjang dari semua stakeholder terkait.
Sebagai langkah konkret, Seno meminta BWS segera melakukan akad kerjasama dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk mengoptimalkan fungsi Waduk Benanga.
Inisiatif ini mencakup pemanfaatan lahan seluas 20 hektare untuk pembuangan sedimentasi sekitar 500.000 sampai dengan 600.000 meter kubik dari waduk.
Upaya komprehensif ini juga mencakup pembangunan drainase dengan intervensi provinsi ke kabupaten dan kota mencapai 68 persen dari total drainase yang ada, irigasi persawahan untuk penanganan banjir sekaligus pengairan sawah, penanganan pantai kritis sepanjang 7,3 kilometer dengan anggaran Rp355 miliar, serta pengelolaan air baku.
Sementara itu, Ketua Unit Layanan Strategis (ULS) Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan (TESD) Universitas Mulawarman Rachmat Budi Wijaya Suba menjelaskan Implementasi kebijakan ini didukung melalui pembentukan enam tim ahli spesialis multidisiplin.
"Beberapa tahapan kegiatan telah dilakukan, mulai perumusan masalah dan isu-isu utama, juga tinjau lapangan dan observasi, analisis dan sinkronisasi data," jelasnya.
Adapun, keenam tim ahli tersebut terdiri dari Tim Sistem Informasi Geografis, Tim Fisik Lingkungan, Tim Keanekaragaman Hayati, Tim Sosial Ekonomi Budaya Kesehatan Masyarakat, Tim Industri dan Limbah, serta Tim Kebijakan dan Kelembaga an yang bekerja secara sinergis.
.jpg?w=300&h=221)
