Bisnis.com, SAMARINDA – Kolam retensi Sempaja dipastikan akan dibangun tahun ini untuk menanggulangi banjir di Samarinda dan sekitarnya.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anang Muchlis memastikan pihaknya sudah siap melakukan pembangunan kolam retensi Sempaja yang sudah dikontrak tahun ini.
"Kontraktor sedang persiapan segera action lapangan," papar Anang, Kamis (20/6/2019).
Sementara untuk normalisasi Sungai Karang Mumus dalam waktu dekat ini akan dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Kaltim.
"Kami dari BWS Kalimantan III akan menindaklanjuti pemasangan turap tahun depan," sambungnya.
Anang mengaku sejak 2005 sudah ada master plan pengendalian banjir namun belum terealisasi. Dia menegaskan bahwa BWS Kalimantan III telah menyusun pengendalian dari hulu, tengah, dan hilir sungai.
Adapun pembangunan bendungan adalah solusi untuk banjir di hulu sungai. Sementara itu di area hilir sungai, BWS Kalimantan III memperlancar aliran di zona utama misalnya dengan membangun embung.
Dalam master plan itu tercantum sejumlah rencana pembangunan embung atau bendungan sebagai solusi menangani banjir. Berdasarkan data dari BWS III Kalimantan, masterplan pengendalian banjir sejak 2005 itu memiliki 17 rencana pembangunan embung dan kolam retensi.
Bisnis mencatat beberapa embung dan kolam retensi yang sudah terealisasi antara lain kolam retensi Sempaja, Air Hitam, Gang Indra, Bendali H.M. Ardans, Stadion Sempaja, dan kolam retensi Vorvo.
Sementara itu ada lima rencana embung dan kolam retensi yang kini sudah mengalami perubahan kondisi lahan. Lima rencana yang terhambat yakni rencana Embung Pampang, rencana Embung Muang, rencana revitalisasi Rawa Bengkuring, rencana Embung Sempaja, dan rencana Bendali Damanhuri.
“Embung Sempaja telah berubah peruntukan lahannya. Kolam retensi Damanhuri sudah menjadi pemukiman. Embung Muang, juga menjadi area tambang batu bara. Embung Bengkuring juga sebagian lahannya jadi pemukiman, dan Embung Pampang Kanan ini sudah menjadi kebun kelapa sawit,” jelas Anang.
Atas kondisi tersebut, dia menilai beberapa lokasi yang mengalami alih fungsi seperti pemukiman maka pemkot harus mengganti dengan lokasi lahan yang baru. Guna merealisasikan hal itu, Anang menyebutkan tiga solusi.
Pertama, pembebasan lahan yang memungkinkan saat ini dan punya dampak signifikan pada pengendalian banjir.
Kedua, selanjutnya Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim perlu melindungi kawasan tersebut dan kawasan buffer zone sungai dalam RTRW.
Ketiga, perlu ada pendekatan kepada masyarakat untuk mengatasi dampak sosial relokasi.
“Kalau itu sudah tidak bisa, cari lokasi lain sepadan dengan itu. Semestinya jika sudah masuk master plan harus dikoordinasikan dengan tata ruang, jangan dipakai yang lain,” ujar Anang.
Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda agar jangan mengalokasikan lokasi yang telah menjadi rujukan masterplan untuk pembangunan yang lain atau alih fungsi lahan. Meski demikian, dia menyebut Pemkot Samarinda masih melakukan kajian dan belum menemukan lokasi pengganti atau solusi yang akan ditempuh.
“Pemkot akan coba mempelajari, kalau memungkinkan untuk dibebaskan yaa dibebaskan tapi berat di Sempaja sudah ramai sekali. Padat sekali. Jadi rencana kita di masterplan ini yang kami lakukan,” ujarnya.
Anang menyebut untuk jangka dekat, BWS Kalimantan akan mengeruk Bendungan Benanga dengan dana Rp7 miliar.
Pembangunan diprediksi berlangsung 2 tahun. Dia menambahkan tahun depan BWS mengalokasikan sekitar Rp30 miliar jika Ditjen SDA Kementerian PUPR menjadikan wilayah BWS Kalimantan III sebagai prioritas pengendalian banjir.
“Untuk seluruh Kaltim, alokasi BWS kurang lebih Rp20 miliar sampai Rp30 miliar tiap tahun. Sejak tahun lalu saya sudah ajukan untuk pengendalian banjir di Samarinda. Jika siap, dana bisa dikucurkan. Selama belum siap dana sulit dikucurkan karena takut tidak terserap,” paparnya.
