Angka Pernikahan Dini Tinggi, Kalimantan Barat Canangkan Kampung KB

Bisnis.com, PONTIANAK – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat berkomitmen dalam menekan angka pernikahan dini yang dialami remaja putri dengan mencanangkan program Kampung KB setiap kabupaten.

Kepala BKKBN Kalbar Kusmana mengatakan, angka pernikahan dini di Kalbar masih tinggi, dengan rasio penduduk 104:1.000 atau masih jauh ideal dari usia pernikahan dini nasional yang mencapai 34:1.000.

“Kampung KB bertujuan untuk menekan pernikahan dini di Kalbar. Kita bersama-sama harus mengejar target nasional. Idealnya menikah remaja putri adalah umur 21-30 tahun, tetapi di Kalbar masih ada yang menikah di usia 16 tahun,” kata Kusmana di sela mencanangkan Kampung KB di Desa Sungai Melayu Rayak, Rabu (16/11/2016).

Faktor penyebabnya antara lain wilayah yang luas, pendidikan yang rendah, pendapatan mata pencaharian orang tua yang rendah dan faktor lingkungan sosial sekitar keluarga yang mudah mempengaruhi masyarakat untuk menikahkan secara dini remaja putrinya.

Kampung KB juga memiliki serangkaian solusi bagi daerah yang memiliki angka pernikahan tinggi seperti pendidikan menggunakan alat reproduksi yang aman.

Oleh karena itu, dia mengingatkan semua elemen masyarakat tidak hanya petugas medis dan birokrasi pemerintah mengkampanyekan keluarga berencana.

“Penyuluhan bisa dilakukan oleh siapa saja, ada komitmen seperti dikatakan Bupati (Ketapang) itu juga sudah model penyuluhan. Artinya frekuensi penyuluhan bisa berbagai cara dan model.”

Martin Rantan, Bupati Ketapang mengutarakan keluarga yang melaksanakan KB bertujuan supaya bisa menata rumah tangga lebih sejahtera.

Keluarga, menurutnya, dengan memiliki dua anak dinilai mampu mengelola keuangan keluarga dengan baik tidak terbebani anak yang banyak.

Dari sisi kesiapan tenaga medis, kata Martin, Ketapang memiliki petugas medis dan fasilitas kesehatan yang memadai untuk menangani kesehatan reproduksi bagi para pasangan muda yang ingin memiliki anak dua.

Bahkan dia berharap untuk semakin memperkuat kampanye KB, Martin berharap berharap dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

"Jadi ADD bisa memasukkan program KB di tingkat desa. Jadi tidak hanya perangkat desa kampanye KB tapi ibu-ibu tingkat desa,” tuturnya.