Kabar24.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan program di bidang kesehatan tetap berjalan hingga 2018 mendatang.
Hal ini sejalan pula dengan keinginan Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Sekprov Kaltim Rusmadi mengatakan Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran khusus melalui program Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov).
"Jamkesprov diberikan untuk mengakomodir program JKN yang tidak diterima masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/10).
Adanya komitmen Pemprov Kaltim terhadap bidang kesehatan diharapkan pada 2018 tidak ada lagi masyarakat yang tak terakomodir dalam program kesehatan yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai program JKN melalui KIS maupun Jamkesprov.
Menurut Rusmadi, meski Indonesia khususnya Kaltim mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi dan adanya defisit anggaran, tetapi karena program kesehatan adalah prioritas, maka alokasi anggaran untuk program kesehatan tetap diutamakan.
“Jadi, dengan adanya program prioritas ini, maka program yang dianggap tidak mendapatkan prioritas tentu akan dikurangi, sehingga program prioritas menjadi utama yang dilakukan Pemerintah Daerah. Artinya, ini bagian dari dukungan Pemerintah Daerah atas keinginan Pemerintah Pusat agar daerah dapat membantu biaya program kesehatan yang dilakukan pusat,” katanya.
Kepala Divisi Regional VIII Kalimantan BPJS Ni MAS Ratna S mengatakan sangat mengapresiasi apa yang dibangun Pemprov Kaltim dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Pusat sangat terbantukan dengan adanya dukungan tersebut.
“Inilah yang kami harapkan dari daerah, agar program kesehatan ini bukan hanya menjadi program prioritas pusat tetapi daerah. Kaltim salah satunya yang menjadi contoh telah mampu mengalokasikan anggaran kesehatan di APBD Provinsi dan menjadi prioritas utama dalam RPJMD,” tuturnya
