Bisnis.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendesak pemerintah pusat membuka kembali kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini untuk mengatasi permasalahan status guru honorer di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyatakan pihaknya telah mengajukan surat resmi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk membuka kembali kesempatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
"Memang saat ini ada guru yang belum masuk Program PPPK. Karena itu, kita berupaya memperjuangkan nasib para guru ini," ujarnya baru-baru ini.
Sementara menunggu respons pemerintah pusat, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen mempertahankan kontinuitas pendidikan di daerah 3T.
Dalam hal ini, pemerintah daerah mengalokasikan dana melalui program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk memastikan guru-guru honorer tetap menerima gaji.
Baca Juga
Seno mengakui bahwa solusi jangka panjang tetap memerlukan intervensi kebijakan dari tingkat nasional.
Kendati demikian, permasalahan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada status kepegawaian.
Seno mengungkapkan bahwa daya tarik mengajar di perkotaan masih menjadi tantangan tersendiri bagi retensi guru di wilayah 3T.
"Karena itu, ini tetap menjadi perhatian Pemprov Kaltim, agar para guru di wilayah 3T bisa mendapatkan insentif dari Pemprov Kaltim," ungkapnya.
Sebagai informasi, Pemprov Kaltim sendiri berupaya menjalankan visi kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud yang menekankan pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Benua Etam.
