Bisnis.com, SAMARINDA - Provinsi Kalimantan Timur diminta membangun sekolah kejuruan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pemantapan industri hilir.
Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Fitriadi mengatakan ekonomi Kaltim lebih cenderung ditopang oleh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Perekonomian Kaltim dari tahun 1970 hingga 2013 masih berbasis sumber daya alam dan sektor primer.
"Tahun 1970 hingga 1990 ekonomi Kaltim saat itu ditopang oleh kayu, lalu tahun 1990 hingga 2008 periode minyak dan gas, dilanjutkan periode batubara dari tahun 2008 hingga 2013," ujarnya.
Menurutnya, untuk dapat mendorong perekonomian Kaltim ditengah perlambatan, wilayah yang dijuluki Bumi Etam ini harus beralih ke energi terbarukan dan bukan ditopang lagi sektor primer.
"Energi terbarukan ini yang secara terus menerus dapat digunakan seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA)," katanya.
Transformasi ekonomi Kaltim ke sektor hilir juga harus dilakukan dengan membangun sekolah kejuruan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bumi Etam. Sekolah kejuruan ini untuk lebih dapat memantapkan industri hilir ini seperti politeknik pertanian dan perkebunan.
Kaltim juga akan dihadapkan dengan kondisi fiskal yang ketat. Hal itu dikarenakan rendahnya pendapatan negara dan hibah serta penurunan penerimaan negara dari sumber daya alam.
Selain itu, penurunan pendapatan daerah Kaltim juga berpengaruh pada kondisi fiskal wilayah ini. "Terlebih lagi, relatif terbatasnya rasio belanja pemerintah pusat terhadap pendapatan negara yang ada di Kaltim dan prosentase pencapaian relatif rendah beberapa proyek strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tutur Fitriadi.
Proyeksi pendapatan Kaltim pada tahun depan hanya senilai Rp6,6 triliun, merosot sebesar 35,87% dari target tahun ini yang senilai Rp10,29 triliun dan menurun sebesar 26,69% dari realisasi tahun 2015 yang Rp8,99 triliun.
Pendapatan asli daerah (PAD) diperkirakan hanya senilai Rp4 triliun pada 2017, menurun dari target 2016 yang senilai Rp5 triliun dan realisasi 2015 yang senilai Rp4,48 triliun.
Pada 2017, dana perimbangan Kaltim hanya diprediksi Rp2,55 triliun, anjlok dari target tahun ini yang senilai Rp5,18 triliun dan realisasi 2015 yang mencapai Rp4 triliun.
Sementara, pendapatan daerah lain-lain yang sah diperkirakan hanya senilai Rp11,9 miliar pada 2017, turun dari target tahun ini yang hanya Rp20,57 miliar dan realisasi 2015 yang mencapai Rp490 miliar.
Gubernur Provinsi Kaltim Awang Faroek Ishak mengakui kondisi fiskal daerah saat ini sangat terbatas. Menurunnya, APBD ini tak hanya dialami Bumi Mulawarman saja tetapi juga seluruh wilayah di Indonesia sebagai dampak melambatnya perekonomian global.
Terbatasnya anggaran daerah ini membuat alokasi dana di SKPD harus dipangkas. "Tidak hanya Kalimantan tetapi seluruh Indonesia karena dampak ekonomi global. Kita berupaya untuk dapat meningkatkan PAD Provinsi maupun daerah," ujarnya.
Awang menuturkan terdapat sejumlah proyek vital strategis yang harus diprioritaskan penyelesaiannya dalam tahun anggaran 2017, antara lain pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda, pembangunan jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU), pembangunan jembatan Pulau Balang dan Jalan Pendekat, pengembangan Bandara Samarinda Baru (BSB), akses ringroad ke BSB, jembatan Mahkota II dan Jembatan Kembar serta pengendalian banjir di Samarinda.
Selain itu, pengembangan industri pariwisata Derawan, meliputi Jalan Tanjung Redeb ke Muara Batu, serta operasional Bandara Maratua, pembenahan fasilitas Pariwisata di Pulau Derawan.
Prioritas pembangunan lainnya, lanjut Awang, pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Paser dan PPU, pembangunan waduk Lambakan dan waduk Telake.
Kawasan perbatasan seperti pembangunan akses jalan dan jembatan keperbatasannya itu dari Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari dan berbagai fasilitas infratruktur lainnya berupa lanjutan perpanjangan landasan Data Dawai dan fasilitas Telekomunikasi dengan terus membangun tower telekomunikasi sehingga tidak ada lagi wilayah perbatasan yang blankspot.
Pembangunan juga diprioritaskan pada tahun depan untuk Kawasan industri pertanian kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat yakni Bendungan Marangkayu. "Kami juga akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti air, listrik dan jalan," katanya.
Menurutnya, agar sejumlah proyek vital tersebut dapat berjalan di tengah anggaran yang terbatas memang diperlukan dengan memanfaatkan kerjasama dengan investasi dari luar dan dalam negeri serta pola kerjasama public private partnership (PPP).
"Memang perlu sinergi program antara PusatProvinsi-Kab/Kota sangat penting mengingat potensi sumber daya dan lokasi pembangunan berada di daerah sehingga keberhasilan pembangunan daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional," tutur Awang.
