Bisnis.com, BALIKPAPAN - Kamar Dagang dan Industri Balikpapan meminta agar data pertanahan di daerah dan di pusat dapat diselaraskan agar tak mengganggu dan menghambat proses pembangunan proyek di daerah.
Ketua Kadin Balikpapan Yasser Arafat mengatakan, selama ini data pertanahan di daerah seringkali berbeda dengan data di pusat sehingga proses pembangunan terhambat dan memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama.
"Misalnya di database daerah, tanah itu status alokasinya bukan hutan, tapi begitu dicek di pusat ternyata hutan. Akibatnya surat izin tidak keluar, sertifikat juga tidak keluar, pembangunan terhambat," jelas Yasser, Rabu (20/4/2016).
Menurutnya, dengan database yang selaras antara milik daerah dan pusat, akan memudahkan proses pembangunan dan menarik minat investor dalam negeri maupun investor luar negeri.
"Jangan sampai nanti begitu investor masuk ke sini malah double impact, di daerah mandeg dan di tingkat pusat juga kena masalah. Padahal pembangunan proyeknya belum dimulai."
Sejalan dengan pendapat Kadin, Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, selama ini persoalan pertanahan menjadi salah satu hambatan dalam percepatan proyek-proyek pembangunan strategis yang berada di daerah.
Menurutnya, peran pemerintah daerah dalam menyusun rencana tata ruang dan wilayah di masing-masing daerahnya memberikan andil besar dalam mempercepat realisasi pembangunan di daerah.
"Persoalan tanah ini berkaitan juga dengan rencana tata ruang dan wilayah, makanya kami mendorong agar pemda bisa menyusunnya dengan baik."
