Bisnis.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang mencari cara untuk mendongkrak perekonomian daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Kapasitas riil kemampuan keuangan pada 2017 melorot sebesar 74,12% menjadi hanya Rp1,05 triliun dari tahun sebelumnya mencapai Rp4,07 triliun, yang harus dibagi kepada 53 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Kaltim dan 10 kabupaten/kota.
Total penerimaan pada 2017 diperkirakan hanya senilai Rp6,6 triliun atau anjlok sebesar 40,49% dari penetapan penerimaan pada tahun ini yang senilai Rp11,09 triliun.
Sementara itu, belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat pada tahun depan mencapai Rp5,54 triliun atau turun tipis sebesar 20,95% dari tahun 2016 yang sebesar Rp7,01 triliun.
Selain itu, transfer pemerintah pusat ke Pemprov Kaltim dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pada 2012, dana transfer pusat ke daerah mencapai Rp6,08 triliun. Angka itu mengalami penurunan menjadi Rp4,06 triliun pada 2016 dan diprediksi dana transfer yang senilai Rp2,55 triliun di tahun depan.
Terbatasnya kapasitas fiskal daerah, maka tahun depan diproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp4,04 triliun, dana perimbangan senilai Rp2,55 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah mencapai Rp11,90 miliar.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan menurunnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ini tak hanya dialami Bumi Mulawarman saja tetapi juga seluruh wilayah di Indonesia sebagai dampak melambatnya perekonomian global. Pihaknya mengakui terbatasnya anggaran daerah ini membuat alokasi dana di SKPD harus diefisiensi.
Terlebih lagi, wilayah yang dijuluki Bumi Etam ini masih dihadapkan pada permasalahan yang mendasar seperti rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM), pertumbuhan ekonomi yang rendah dan masih fluktuatif, belum meratanya pelayanan infrastruktur, dan belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
"Tidak hanya Kalimantan tetapi seluruh Indonesia karena dampak ekonomi global. Kita berupaya untuk dapat meningkatkan PAD Provinsi maupun daerah," ujarnya.
Awang menuturkan terdapat sejumlah proyek vital strategis yang harus diprioritaskan penyelesaiannya dalam tahun anggaran 2017, antara lain pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda, pembangunan jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU), pembangunan jembatan Pulau Balang dan Jalan Pendekat, pngembangan Bandara Samarinda Baru (BSB), akses ringroad ke BSB, jembatan Mahkota II dan Jembatan Kembar serta pengendalian banjir di Samarinda.
Selain itu, pengembangan industri pariwisata Derawan, meliputi Jalan Tanjung Redeb ke Muara Batu, serta operasional Bandara Maratua, pembenahan fasilitas Pariwisata di Pulau Derawan.
Prioritas pembangunan lainnya, lanjut Awang, pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Paser dan PPU, pembangunan waduk Lambakan dan waduk Telake.
Kawasan perbatasan seperti pembangunan akses jalan dan jembatan keperbatasannya itu dari Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari dan berbagai fasilitas infratruktur lainnya berupa lanjutan perpanjangan landasan Data Dawai dan fasilitas Telekomunikasi dengan terus membangun tower-tower telekomunikasi sehingga tidak ada lagi wilayah perbatasan yang blankspot.
Pembangunan juga diprioritaskan pada tahun depan untuk Kawasan industri pertanian kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat yakni Bendungan Marangkayu. "Kami juga akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti air, listrik dan jalan," katanya.
Menurutnya, agar sejumlah proyek vital tersebut dapat berjalan di tengah anggaran yang terbatas memang diperlukan dengan memanfaatkan kerjasama dengan investasi dari luar dan dalam negeri serta pola kerjasama public private partnership (PPP).
"Memang perlu sinergi program antara PusatProvinsi-Kab/Kota sangat penting mengingat potensi sumber daya dan lokasi pembangunan berada di daerah sehingga keberhasilan pembangunan daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional," tutur Awang.
