Bisnis.com, SAMARINDA - Berbagai program prioritas pembangunan telah ditetapkan pemerintah, tidak terkecuali di lima provinsi regional Kalimantan.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan tahun 2016, lima provinsi di Pulau Kalimantan menyampaikan program pembangunan prioritas.
Musrenbang itu menghasilkan rumusan berupa usulan program prioritas pembangunan pemerintah daerah regional Kalimantan yang akan disampaikan pada Musrenbang tingkat nasional berikutnya.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak telah menyampaikan berbagai program pembangunan prioritas daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian energi serta ketahanan pangan nasional.
Menurut Awang, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Pemprov Kaltim telah membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) dalam upaya pengembangan kawasan industri untuk hilirisasi produk dan komoditi unggulan daerah.
"Kami usul kawasan-kawasan industri di daerah dapat ditetapkan sebagai KEK. Bahkan dijadikan kawasan strategis nasional (KSN) karena sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya dalam laman Pemprov, Senin (14/3/2016).
Usulan kawasan industri sebagai KEK maupun KSN yakni kawasan industri Kariangau Balikpapan dan Buluminung Penajam Paser Utara (PPU), Kawasan industri pupuk dan LNG di Bontang, serta kawasan Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kutai timur.
Selain itu, dalam upaya mendukung kemandirian energi nasional, Kaltim siap berkontribusi membangun 10.000 megawatt dari 35.009 megawatts yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Program kemandirian energi nasional di Kaltim ini, lanjutnya, sangat memungkinkan karena hingga saat ini Benua Etam masih menjadi lumbung energi NKRI.
Kaltim masih menghasilkan minyak dan gas bumi serta batubara untuk Indonesia.
"Kendala kami saat ini adalah masalah perijinan untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik di daerah. DMO (domestic market obligation) harus diberikan kepada Kaltim untuk mengelola sumber daya alam baik minyak, dan gas bumi maupun batubara guna keperluan energi," ucapnya.
Demikian halnya, komitmen Pemprov Kaltim dalam mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional telah menetapkan 50 kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan dan 15 kawasan hortikultura.
Kaltim memiliki wilayah dan potensi yang sangat besar untuk pengembangan pertanian dalam arti luas. Selain kebijakan juga dukungan peralatan serta sarana dan parasarana diberikan. Bahkan lokasi anggaran sektor pertanian mencapai 15% dari APBD, kata Awang.
Awang menuturkan Pemprov Kaltim juga menggenjot pembangunan infrastruktur.
Pasalnya, sektor infrastruktur ini sangat penting untuk membangun konektivitas di daerah sehingga mampu memperlancar distribusi yang berimbas pada terpacunya pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kaltim memiliki jalan tol dan kereta api, jembatan, pelabuhan serta bandara. Kita siap menuntaskan pembangunan. Kami terkendala ijin penggunaan maupun pemanfaatan lahan. Mohon kementerian terkait jangan hanya janji-janji saja. Tapi segera realisasikan, sehingga kami di daerah segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur," tutur Awang
