Bisnis.com, BALIKPAPAN – Realisasi belanja dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) di Kalimantan Timur mencapai Rp32,16 triliun sampai dengan akhir Oktober 2024.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur M. Syaibani menyatakan angka ini setara dengan 60,25% pagu anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp53,38 triliun.
Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, terjadi pertumbuhan sebesar 82,94%. “Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN. Satker yang mendominasi realisasi belanja modal Kaltim antara lain IKN 1 & 2, Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kaltim, dan Penyediaan Perumahan IKN Nusantara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (28/11/2024).
Selain itu, dia menyebutkan belanja untuk barang dan jasa telah digunakan untuk mendukung program pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi serta pelaksanaan program infrastruktur konektivitas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).
Sementara itu, belanja pegawai dan bantuan sosial mencatat pertumbuhan yang stabil, dengan Kementerian Agama yang memanfaatkannya melalui Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris.
Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp33,09 triliun atau 84,67% dari pagu Rp39,08 triliun dengan pertumbuhan 20,39% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Baca Juga
“Transfer ini terutama didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU),” terang Syaibani.
Selain itu, pendapatan APBD Kaltim tercatat sebesar Rp41,33 triliun atau 63,10% dari target yang secara keseluruhan didominasi oleh Dana Transfer.
Syaibani mengungkapkan bahwa pendapatan dari Dana Transfer mencapai Rp33,25 triliun, atau 66,22% dari pagu Rp50,31 triliun.
“Dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur,” ungkapnya.
Adapun, dia menuturkan belanja APBD hanya mencapai Rp36,52 triliun atau 52,03% dari pagu Rp70,19 triliun.
.JPG?w=300&h=221)
