Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kantong Kas APBN di Kaltim Baru Mencapai 64,56% Hingga Akhir Oktober 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur baru mencatatkan 64,65% pendapatan hingga akhir Oktober 2024 dari target Rp47,57 trliun.
Ilustrasi uang. /freepik.com
Ilustrasi uang. /freepik.com

Bisnis.com, SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur baru mencatatkan 64,65% pendapatan hingga akhir Oktober 2024 dari target Rp47,57 trliun. 

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur M Syaibani menyatakan realisasi pendapatan APBN tersebut mencapai Rp30,75 triliun atau melorot sebesar 8,30% dibandingkan tahun lalu. 

Pada sektor perpajakan, Syaibani menyebutkan penerimaan telah mencapai Rp28,55 triliun atau 74,97% dari target yang ditetapkan. 

Namun, angka ini juga menunjukkan penurunan tahunan sebesar 10,43%. 

“Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas, terutama batubara dan CPO, di pasar global dan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan. Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (28/11/2024).

Kendati demikian, dia menyebutkan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak internasional tetap dilakukan dengan berbagai strategi untuk menjaga keseimbangan antara perekonomian internasional dan target penerimaan dari ekspor-impor.

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan performa yang sangat baik, yaitu mencapai Rp2,72 triliun atau 154,90% dari target, dengan pertumbuhan tahunan 52,63%. 

“Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP meliputi PNBP lainnya dan Pendapatan BLU, terlebih pada jenis Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan,” terang Syaibani.

Kemudian, Syaibani menuturkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara turut memberikan dorongan besar bagi kinerja keuangan di Bumi Mulawarman. 

Dia mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk IKN mencapai Rp41,70 triliun, yang mencakup 78,14% dari pagu belanja Kementerian/Lembaga hingga Oktober 2024. 

Adapun, alokasi ini tersebar dengan mayoritas di Kementerian PUPR sebesar 99,56%, diikuti oleh Kemenhub 0,24%, KLHK 0,16%, dan POLRI sebesar 0,04%.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper