Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Performa keuangan negara di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga pertengahan 2024 tercatat positif, meski dihadapkan pada berbagai tantangan.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim, komponen Pendapatan Negara telah mencapai Rp17,26 triliun, yang setara dengan 36,30% dari target tahunan sebesar Rp47,55 triliun pada Juni 2024.
Di sisi lain, Belanja Negara tercatat sebesar Rp28,69 triliun atau 33,87% dari pagu tahunan Rp91,25 triliun.
Selanjutnya, penerimaan perpajakan, yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, telah terealisasi sebesar Rp15,55 triliun atau 33,94% dari target.
Namun, capaian ini mengalami penurunan secara tahunan (year-on-year/yoy) akibat penurunan harga komoditas global, terutama batu bara dan CPO, serta pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim M Syaibani menyatakan penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar.
Baca Juga
“Meski juga mengalami perlambatan, penerimaan pajak internasional terus diupayakan dengan tetap memperhatikan perekonomian internasional dan terus berusaha melakukan extra effort untuk mencapai target penerimaan dari kegiatan ekspor dan impor,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (31/7/2024).
Kemudian, Syaibani menyebutkan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Juni 2024 mencapai Rp1,71 triliun, yang hampir mencapai target dengan 98,28%, dan tumbuh signifikan sebesar 67,65% yoy.
Peningkatan ini terutama berasal dari Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di sektor-sektor tersebut.
Sedangkan, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp12,80 triliun atau 24,50% dari pagu Rp52,25 triliun, dengan pertumbuhan yoy sebesar 95,72%.
Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang turut memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan APBN dan APBD di Kaltim.
Hingga Juni 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 81,54% dari pagu belanja K/L, dengan alokasi APBN IKN mencapai Rp42,54 triliun, tersebar pada Kementerian PUPR (99,35%), Kemenhub (0,43%), KLHK (0,19%), dan POLRI (0,04%).
Jika menilik pada realisasi Transfer ke Daerah (TKD), tercatat sebesar Rp15,89 triliun atau 40,75% dari pagu Rp39 triliun, yang menunjukkan kenaikan sebesar 18,32% yoy.
Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan signifikan dalam realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Minerba. “Semua jenis TKD per Juni 2024 telah disalurkan, seiring penyampaian syarat salur yang sudah masuk jadwal penyaluran,” tambah Syaibani.
Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga Juni 2024 mencapai Rp27,15 triliun atau 41,46% dari target, didominasi oleh Dana Transfer sebesar Rp21,94 triliun atau 43,62% dari target.
Adapun, realisasi belanja APBD tercatat sebesar Rp32,68 triliun atau 46,56% dari pagu Rp70,19 triliun.
“Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.
