Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mendapat kenaikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 17,06 persen pada tahun mendatang.
Gubenur Kaltara Zainal A Paliwang menyatakan Kaltara mendapat alokasi sebesar Rp12,24 triliun dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp3,76 triliun dan TKD sebesar Rp8,48 triliun dari total Belanja Negara tahun 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun.
“Alokasi TKD naik signifikan sebesar 25,05 persen yang dikontribusi oleh kenaikan alokasi Dana Bagi Hasil hampir 100 persen. Sedangkan alokasi belanja K/L naik 2,30 persen,” ujarnya yang dikutip, Kamis (22/12/2022).
Dia menambahkan, belanja untuk Provinsi Kaltara dialokasikan kepada 38 K/L yang terdiri dari 213 Satuan Kerja (Satker).
Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara, pertumbuhan ekonomi mencatatkan angka 5,72 persen (yoy), dengan tingkat inflasi yang terjaga rendah dan indikator keyakinan konsumen serta produksi yang mengalami pemulihan pada kuartal III/2022.
Sementara itu, Zainal mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara secara keseluruhan telah terserap sebesar 91,03 persen atau sebesar Rp9,52 triliun sampai dengan akhir November 2022.
“Belanja melalui K/L terealisasi 77,51 persen atau sebesar Rp2,85 triliun, termasuk di dalamnya dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang baru terserap 66,96 persen atau Rp48,81 miliar. Sedangkan anggaran TKD telah terserap 98,35 persen atau Rp6,67 triliun,” ungkapnya.
Menurutnya, capaian tersebut menjadikan optimisme proses pemulihan ekonomi di Kaltara dapat terus dijaga meskipun harus semakin waspada terhadap risiko global yang berasal dari berbagai faktor yang menyebabkan perlambatan ekonomi.
“Segenap Aparatur Pemerintah baik Satker K/L maupun OPD di Kalimantan Utara harus cermat, manfaatkan dana APBN 2023 sesuai dengan arah kebijakannya,” katanya.
Kemudian, dia meminta seluruh stakeholder dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan semangat untuk bergerak bersama guna mewujudkan cita-cita memajukan Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.
Senada, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara Wahyu Prihantoro menerangkan bahwa APBN memiliki daya ungkit yang besar dalam menggerakkan perekonomian di wilayah Kaltara.
Oleh karena itu, dia menuturkan akselerasi untuk serapan APBN yang optimal diharapkan dapat segera dilaksanakan dan peningkatan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral secara intens guna mewujudkan belanja berkualitas di Kaltara.
“Hal ini bertujuan agar APBN dapat berkinerja maksimal sesuai target capaian dan output yang ditetapkan sehingga outcome dari kinerja APBN dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” pungkasnya.
