Bisnis.com, BALIKPAPAN—Infrastruktur menjadi kunci keberhasilan dalam proses pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyampaikan dalam setiap pembangunan dalam rangka persiapan harus tepat sasaran. Pemerintah perlu melihat dengan jeli di mana saja titik yang perlu dibangun.
“Jelajah Infrastruktur Kalimantan yang diselenggarakan Bisnis Indonesia ini memberi gambaran yang lebih akurat, sehingga perhatian pemerintah bisa lebih serius,” katanya saat pelepasan Tim Jelajah Infrastruktur Kalimantan 2020 Bisnis Indonesia, Senin (10/8/2020).
Dia menegaskan tana infrastruktur yang baik maka pembangunan akan terhambat. Apalagi, proyek ibu kota negara memerlukan dukungan pembangunan dalam kapasitas besar dan masif.
Apabila infrastruktur dasar, seperti jalan, sudah siap maka pembangunan dapat terakselerasi dengan baik. Fasilitas infrastruktur pendahulunya yang harus dipersiapkan adalah akses jalan. Mengingat masih ada beberapa jalan ke beberapa daerah di sekitaran titik IKN nantinya yang masih belum terbuka.
Kemudian, dalam persiapan menuju itu tentu masih ada masalah yang bakal dihadapi. Khususnya bagi pemerintah daerah. Baik untuk kota penyangga, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pun, kota penyokong seperti Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
"Tentu masalah dana. Apalagi saat ini di tengah pandemi ini. Refocussing. Ada beberapa anggaran yang dipangkas," urai Rahmad.
Akibatnya, berbagai program yang dicanangkan mesti tertunda. Meski tak spesifik untuk IKN, namun pembangunan di daerah di Kaltim pasti akan menjadi faktor pendukungnya.
"Tujuan yang kita harapkan tanpa biaya, pasti akan jadi mimpi yang tertunda," katanya.
Namun begitu, tetap perlu perencanaan yang tepat. Agar nantinya program yang berjalan itu terhubung dengan rencana pemindahan IKN baru ke Kaltim.
