BPD masih Sulit Salurkan Kredit Produktif, OJK Ajukan Pemprov Kalbar Permintaan Ini

Bisnis.com, PONTIANAK – Otoritas Jasa Keuangan minta kepada Pemprov Kalbar untuk mendukung transformasi Bank Pembangunan Daerah pada aspek permodalan.

Hal itu agar BPD mampu memperkuat jaringan teknologi informasi dan memperluas layanan operasional keuangan ke pelosok-pelosok daerah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, penguatan aspek permodalan dari pemda juga diyakini sebagai salah satu upaya menggairahkan penyaluran kredit sektor produktif.

Yaitu, sektor usaha kecil dan mikro yang sedang melesu terlihat dalam kinerja keuangan BPD seluruh Indonesia saat ini.

“Kalau seluruh BPD digabungkan memiliki potensi besar, sehingga perlu direspon secara sistematis oleh Pemda karena jika diserahkan sendiri-sendiri kepada BPD itu terbatas dari sisi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia,” kata Muliaman di Pontianak, Senin (26/9/2016).

Muliaman menyoroti BPD saat ini yang masih sulit menyalurkan dana untuk kredit produktif diakibatkan masih minim tenaga SDM.

Tren kredit produktif BPD cenderung menurun dan berdampak meningkatnya kredit macet atau non performing loan (NPL) produktif dari 3,82% Juni 2015 menjadi 3,84% pada Juni 2016 lalu.

Dari data OJK, kredit produktif BPD secara keseluruhan pada semester I/2016 mencapai 29,05% atau turun dibandingkan dengan capaian kredit pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama, yakni mencapai 30,85%.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BPD keseluruhan juga mengalami penurunan sebesar 7,10% dari 461,94 triliun pada semester I/205 menjadi Rp429,13 triliun.

Padahal, jika BPD seluruh Indonesia digabungkan maka akan menjadi bank terbesar nomor 4 dari aspek aset yang pada semester I/2016 sudah mencapai Rp539 triliun.

Adapun aset milik Bank Rakyat Indonesia saat ini mencapai Rp907 triliun, Bank Mandiri Rp858 triliun dan Bank Central Asia Rp626 triliun.

Untuk rasio kecukupan modal BPD berada pada level 19,67% pada semester I/2016 atau meningkat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 17,80%.

Rasio kecukupan relatif memadai, tapi Muliaman menyebutkan kapasitas permodalan BPD masih relatif rendah untuk mendukung ekspansi bisnis termasuk peningkatan jaringan teknologi informasi.

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyarankan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk menaruh dana APBD ke kantor cabang BPD untuk membantu memperkuat modal BPD.

“Kalau bisa APBD ditaruh BPD karena bank ini kan miliknya pemerintah daerah, saham terbesarnya adalah milik pemerintah daerah.”

Kelebihan lain, dengan adanya BPD Kalbar yang tidak dimiliki oleh bank swasta lainnya, menurutnya, BPD dipastikan memiliki jaringan kantor perbankan hingga ke kecamatan-kecamatan yang terpencil.

Direktur Utama BPD Kalbar Sudirman HMY menuturkan, BPD Kalbar akan memaksimalkan permodalan untuk meningkatkan jaringan e-banking hingga ke pelosok daerah di Kalbar.

“Kami bersyukur DPRD Provinsi Kalbar menyetujui penambahan modal untuk BPD Kalbar sebesar Rp245 miliar dan pengembangan modal itu diharapkan memperlancar transformasi BPD,” ungkapnya.

Menurutnya, modal inti BPD Kalbar saat ini sudah mencapai Rp1,64 triliun dengan rincian Rp793 miliar dari modal disetor dan RP845 miliar dari modal cadangan. Sementara rasio kecukupan modal BPD Kalbar sebesar 21,29%.