Bisnis.com, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meminta semua tenaga kesehatan yang ada di provinsinya untuk benar-benar mengabdikan diri kepada masyarakat, tidak mengejar keuntungan semata.
"Ini merupakan sebuah fakta, dimana masih banyak tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, khususnya yang PNS masih mementingkan materi dibanding pengabdian dirinya kepada masyarakat. Ini sangat saya sayangkan sekali karena saya sudah banyak mendengar masalah ini langsung dari masyarakat," kata Cornelis saat membuka kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis (21/7/2016).
Dia mengungkapkan, saat melakukan kunjungan kerja di kabupaten Landak, ada masyarakat yang menyampaikan kepadanya bahwa ketika keluarga masyarakat tersebut dirawat, dokter memasang tarif dengan biaya mahal, meski masyarakat itu mengaku tidak memiliki uang.
"Akhirnya dia datang kepada saya dan saya buat rekomendasi atas nama partai dan memintanya langsung berobat ke RSUD Sodarso dengan biaya ditanggung oleh partai. Ini menjadi suatu dilema yang dihadapi masyarakat dan sayangnya sebagai dokter yang telah disumpah, namun tidak menjalankan profesinya dengan ikhlas."
Cornelis mengatakan, hal itu tidak hanya terjadi di Landak, tetapi juga di daerah lainnya di Kalbar.
"Yang saya kesalkan, dokter itu malah berstatus sebagai PNS. Waktu mereka disekolahkan, saya yang tanda tangan dan begitu selesai langsung diangkat jadi PNS dan sayangnya ketika selesai, mereka malah bekerja semau hati.
Mantan Bupati Landak itu menambahkan, dirinya juga mendapatkan laporan bahwa masih banyak dokter berstatus PNS yang bekerja tidak sesuai dengan jam kerjanya, baik di Puskesmas atau di rumah sakit.
"Dokter itu kerjanya delapan jam satu hari. Namun, belum waktunya pulang, mereka sudah pulang kerumah dan membuka praktik pribadinya."
Terkait kasus tersebut, dirinya mengancam akan mencabut izin praktik atau status PNS dari dokter atau tenaga kesehatan yang dinilai bekerja tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Jika sudah diperingati, namun masih tetap demikian, jangan salahkan saya jika saya menggunakan hak otoritas untuk mencabut izin atau status PNS. Saya sudah kantongi nama-namanya dan ini akan saya lakukan demi pelayanan yang baik bagi masyarakat Kalbar," tegasnya.
