Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pembangunan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan mencatatkan progres fisik mencapai 91,91% hingga awal Desember 2024.
Proyek yang dikelola oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) telah menyelesaikan beberapa pencapaian penting menuju operasional penuh kilang pada 2025.
Direktur Utama PT KPB Bambang Harimurti mengatakan, unit-unit utama yang telah berhasil diselesaikan dan siap beroperasi mencakup pembaruan crude distillation unit (CDU-IV), hydro cracking unit (HCU) A/B/C, heavy vacuum unit (HVU), LPG recovery, serta pembangunan unit baru CDU-IV preflash.
“Selain itu, sistem pendukung seperti gas turbine generator [GTG] A, C, dan D, serta sistem pendinginan dan modifikasi tangki A-16 juga telah rampung dan mendukung peningkatan kapasitas pengolahan di Kilang Balikpapan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (17/12/2024).
Bambang mengungkapkan bahwa RDMP Balikpapan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pengolahan BBM, tetapi juga pada penerapan teknologi ramah lingkungan.
“Kami menerapkan teknologi dengan standar Euro V yang menghasilkan produk bahan bakar lebih bersih, sekaligus mendukung target pemerintah dalam menurunkan emisi karbon,” terangnya.
Baca Juga
Dia menekankan, unit-unit baru yang dibangun dalam proyek ini akan berkontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi dan peningkatan efisiensi proses pengolahan.
Adapun, proyek strategis nasional (PSN) RDMP Balikpapan menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia menuju kemandirian energi.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT KPB dapat menyelesaikan proyek ini lebih cepat dengan dukungan pemerintah dan kerja sama yang sinergis dalam kunjungannya ke lokasi proyek, Sabtu (14/12/2024).
“Saya sudah meminta kepada mereka [Pertamina] untuk dipercepat. Awalnya bulan September 2025, tapi saya minta dimajukan karena lebih cepat lebih baik agar kita bisa menuju kepada ketahanan energi,” terangnya.
Bahlil menakankan pentingnya proyek ini dalam mengurangi ketergantungan impor BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional meski ada defisit dalam pengerjaan.
“Defisit progres terjadi. Namun, tidak boleh menjadi alasan. Saya tidak mau kontraktor joint operation [JO] menyandera Pertamina, semua harus paralel, negara tidak boleh di sabotase dan Pertamina sebagai instrumen negara dalam rangka kedaulatan energi, siapa pun yang main-main dengan pemerintah akan turut terseret,” pungkasnya.
Untuk diketahui, saat ini permintaan penambahan biaya dari JO tengah dikaji oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung.
Penambahan kapasitas Kilang Balikpapan nantinya bisa meningkatkan produksi minyak sebesar 100.000 barel per hari, dari 260.000 menjadi total 360.000 barel per hari.
