Bisnis.com, BALIKPAPAN – Komisi Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) baru menerbitkan 621 sertifikat meski telah berjalan 9 tahun.
Sebagai informasi, sertifikasi ISPO adalah upaya memposisikan daya saing dan menghadapi kampanye hitam kelapa sawit Indonesia di pasaran global.
Kementerian Pertanian menargetkan sertifikasi ISPO rampung 100 persen pada 2020, akan tetapi implementasi di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala, termasuk di Kalimantan Timur.
Ketua Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Kaltim M. Sabani mengatakan saat ini terdapat 340 perusahaan besar perkebunan yang telah memperoleh izin dengan areal seluas 2,5 juta hektare.
Dari jumlah tersebut yang bersertifikasi ISPO sebanyak 72 perusahaan dengan lahan seluas 520.000 hektare dan perkebunan rakyat yang saat ini baru terdapat 2 kebun yang telah memperoleh sertifikat ISPO.
“Dari data di atas menunjukan bahwa pelaksanaan sertifikasi ISPO di Kalimantan Timur perkembangannya masih berjalan lambat,” kata Sabani.
Pelaksanaan di lapangan terkendala antara lain kurangnya pemahaman tentang konsep keberlanjutan, terbatasnya pengetahuan dan kesiapan petani tentang ISPO, belum optimalnya peran Pemerintah Daerah terkait koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi berkelanjutan.
Sabani menuturkan bahwa perkebunan sawit di Kaltim terus berkembang yaitu dari 1.090.106 hektare pada tahun 2015 menjadi 1.228.138 Hektare pada tahun 2019, dengan luas areal kelapa sawit mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,04 persen dalam 5 tahun terakhir.
Begitu pula dengan produksi yang tumbuh rata-rata sebesar 14,89 persen yakni, dari 10.812.893 ton pada tahun 2015 menjadi 18,343.852 ton pada tahun 2019.
“Target sertifikasi ISPO, jelas berpengaruh terhadap perekonomian Kaltim,” katanya.
Kemudian, apabila pertumbuhan perkebunan sawit tidak dikelola dengan baik, makan akan memberikan dampak negatif dari sisi lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Apalagi Kaltim sudah berkomitmen pembangunan hijau sejak 2010 melalui “Kaltim Green” yang diperkuat dengan deklarasi “Green Growth Compact Kalimantan Timur” pada 2016.
Sabani menambahkan dalam menuju pembangunan hijau, pihaknya membuat kebijakan turunan sektoral termasuk kebijakan di sektor pertanian dan perkebunan yang terangkum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur (RPJMD Kaltim) tahun 2018-2023.
Pada dokumen tersebut dinyatakan bahwa tujuan pembangunan hijau di sektor pertanian dan perkebunan akan dicapai dengan membangun ketahanan pangan berbasis komoditas lokal, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan serta kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim.
Adapun, Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad mengungkapkan bahwa agar target sertifikasi ISPO tercapai, pihaknya membuat Strategi Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
“Kami masukan dalam adopsi Indikator Pertumbuhan hijau pada Strategi Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan,” pungkasnya.
