Bisnis.com, BALIKPAPAN--Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Tengah meminta agar pemerintah segera merealisasikan pemindahan ibukota negara ke luar Pulau Jawa, dengan memulai membuat siteplan pembangunan area pemerintahan.
Meskipun pemerintah pusat belum memutuskan provinsi yang akan menggantikan Jakarta sebagai ibukota, Ketua Kadin Kalteng Tugiyo Wiratmodjo mengatakan pemindahan harus mulai diproses agar tak berakhir menjadi wacana belaka.
"Soal kesiapan, siap atau tidak siapnya daerah tergantung pada peran pemerintah pusat. Minimal siteplan sudah mulai dibuat, bagaimana nanti pelebaran jalan dan sebagainya, itu harus sudah direncanakan. Pemindahan pasti butuh perencanaan matang," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/7/2017).
Dia mengatakan pemerintah daerah setempat telah menyiapkan lahan untuk areal pembangunan kantor pemerintahan baru seluas 300.000-500.000 Ha berlokasi tak hanya di Kota Palangka Raya, namun juga di Kabupaten Katingan dan Gunung Mas.
"Areal itu peruntukkannya di peta Kalteng adalah untuk kebutuhan negara. Jalan sudah baik, perencanaan sumber air sudah disiapkan, pembangunan pembangkit listrik di Katingan juga sedang tender," sambungnya.
Sehingga, dengan proyeksi pemindahan ibukota yang membutuhkan waktu paling cepat minimal tiga tahun, pembangkit listrik tersebut mulai bisa digunakan.
Baca Juga
Tugiyo sendiri berpendapat Kalimantan Tengah merupakan lokasi strategis untuk pemindahan ibukota lantaran letak geografisnya yang berada di tengah-tengah Indonesia.
"Jadi secara keamanan sangat bagus, istilahnya dari selatan harus melewati Jawa, dari barat dan timur harus melewati pulau-pulau lain, jadi tidak mudah ditembus," tutupnya.
