Bisnis.com, BALIKPAPAN - Meskipun persoalan listrik di Kawasan Peruntukkan Industri Kariangau mulai terselesaikan, kalangan pengusaha masih menganggap kawasan tersebut masih memiliki persoalan lain yang belum ada solusinya.
Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Industri Kariangau Arif Kurniawan menyebutkan, salah satunya adapah kejelasan status lahan.
Saat ini, sudah ada puluhan perusahaan yang beroperasi di Kariangau dengan luasan area usaha mencapai 800 hektare.
Sayangnya, hanya area milik Pemkot Balikpapan seluas 130 hektare yang tengah diurus kenaikan statusnya menjadi kawasan industri.
"Bagaimana dengan perusahaan lain yang beroperasi di luar kawasan industri pemkot?" jelas Arif, Rabu (18/1/2017).
Selain itu, dia juga mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam persoalan tanah. Menurutnya, perusahaan telah mendapatkan hak guna usaha dan hak guna bangunan, namun status lahan masih tumpang tindih.
Masih banyak warga yang mengajukan klaim atas lahan tersebut, bahkan klaim yang diajukan pun berbekal bukti waris dari masa kerajaan yang jelas sulit dibuktikan keabsahannya.
Dia berharap instansi terkait dapat meminta pemerintah pusat dapat mengeluarkan peraturan yang menjelaskan apakah surat waris pada masa kerajaan masih dianggap berlaku atau tidak agar status lahan pun mendapatkan payung hukum.
"Kalau bisa, pemerintah mengumpulkan semua pemilik tanah. Lalu, memberikan sertifikat yang jelas. Jadi kalau ada yang menggugat melalui surat ahli waris dan sudah ada ketetapan dari pemerintah pusat kan dari sisi hukum kami sudah kuat."
